KABARKLATEN.COM_ Diskusi dan pemaparan materi Pemantapan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dalam upaya memperkuat integritas daerah yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi Jawa tengah bekerjasama dengan anggota DPRD Jawa Tengah Dapil 5 bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai NKRI.
Saat pemaparan materi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Haerudin menyampaikan, acara ini merupakan diskusi dan pemaparan materi dari empat narasumber Anggota DPRD Jawa Tengah Dapil 5 dan di hadiri oleh tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk menampung aspirasi masyarakat tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya melalui kajian strategis kondisi ketahanan bangsa di Jawa Tengah” sesuai dengan kutipan dari buku panduan yang ditulisnya.
Materi yang disampaikan oleh narasumber diantaranya: “Partisipasi politik untuk kesejahteraan rakyat” disampaikan oleh Komisi E DPRD Jawa Tengah Anton Kami Suhadi. Materi kedua, “Aktualisasi pilar kebangsaan dalam dimensi kehidupan” disampaikan oleh Komisi B DPRD Jawa Tengah Sri Maryuni.
Materi ketiga, “cinta agama, toleransi dan Indonesia” oleh Komisi E DPRD Jawa Tengah Sumarsono dan yang terakhir “Wawasan kebangsaan untuk Indonesia lebih baik” hal itu disampaikan oleh Komisi B DPRD Jawa Tengah Kadarwati.
Usai diskusi Kadarwati mengatakan, bahwa wawasan kebangsaan ini merupakan hal terpenting masyarakat dalam era globalisasi untuk menyaring informasi tentang ketahanan NKRI.
“Siapa sih yang menjadi benteng negara kalau bukan kita semua, makanya kita hadir disini untuk menyamakan persepsi bahwa kita sedang menghadapi era globalisasi yang beresiko tinggi kalau tidak melalui benteng- benteng yang baik,” ungkap Kadarwati di gedung wantita, Sabtu (13/03/2021).
Dalam rangka menjaga ruh nasional kebangsaan, menjaga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, melalui forum ini akan tercipta pemahaman tentang wawasan kebangsaan.
“inilah salah satu forum yang menurut saya hal ini harus ditindak lanjuti untuk memantapkan wawasan kebangsaan Indonesia,” katanya.
Terkait Soal problem pertanian di Klaten Kadarwati menyampaikan, seharusnya desa segera menindaklanjuti dan mengajukan bantuan pertanian.
“Desa harus melihat dan mengajukan anggaran bantuan serta melakukan pemberdayaan wanita untuk memberdayakan masyarakat seperti Komunikasi Wanita Tani atau disebut KWT,” pungkasnya.
No Responses