Kabarklaten.com_ Kementerian Desa Pembangunan Desa tertinggal RI mengunjungi desa Ponggok Polanharjo Klaten guna memfasilitasi Focused Grup Discussion ( FGD) berkenaan dengan advokasi tata kelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) Jum’at ( 27/12).
Dalam acara FGD ini diikuti oleh kementerian Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil Jateng, polres Klaten, Kejaksaan Negeri dan Dispermades Kabupaten Klaten.
Kasubag Ortala Bagian Hukum Dirjen Kemendes RI Wahyu Ramadhani Setyawan Mengatakan, Bahwa BUMdes Ponggok menjadi titik percontohan, Memiliki dimensi domino efek.
” Jikalau BUMDes Ponggok baik, pasti akan banyak ditiru oleh BUMdes lain, Jika BUMdes Ponggok melakukan hal-hal yang tidak baik, hal itu akan menjadi titik perjuangan BUMdes di Indonesia,” Kata Wahyu Ramadhani Setyawan usai acara FGD di Ponggok.
Lebih lanjut ia mengatakan, Kemendes akan lakukan kajian ulang tentang dasar hukum BUMDes yang dinilai lemah, dan akan dilaporkan ke Menteri untuk memberikan Gambaran.
” Tujuan advokasi yang dilakukan kementerian Desa agar tata kelola BUMDes kedepan membaik, sebagai poin dasar Kemendes ini untuk mewujudkan apa yang didengungkan oleh Presiden Jokowi di tahun 2020, Katanya.
Sementara Kades Ponggok Mengatakan, adanya pendirian hingga berkembangnya BUMDes Ponggok ini memerlukan perjuangan yang besar.
” Adanya SDA di desa Ponggok kami merasa bersyukur, kami bisa berinovasi untuk mengembangkan potensi desa Ponggok, kunci dari majunya BUMDes adanya inovasi, kreativitas keberanian dalam mengambil keputusan dan kebijakan,” Ucapnya. ( Udin)
No Responses