KABARKLATEN.COM – (Cokro) Seorang warga desa Cokro Tulung, MYT dan suaminya, SPT berang di acara penyaluran JPS yang digelar di gedung pertemuan SD Negeri I Cokro Tulung, Rabu (03/09), yang saat itu penyaluran dihadiri oleh Bupati Klaten.
Berangnya warga dilatari oleh tindakan pendorongan salah satu aparat desa yang mencoba mencegah pemuda yang merupakan anak MYT, yakni NGG, masuk ke dalam gedung pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Klaten dengan maksud ingin mengadukan nasib orang tuanya yang tidak memperolah bantuan sosial.
Kemarahan ini berlangsung hingga acara penyaluran JPS oleh Bupati berakhir. Saat ditemui tim kabarklaten.com, MYT menceritakan bahwa dirinya terdaftar dalam data penerima BPNT. Namun hampir dua tahun ini bantuan berupa beras tidak lagi ia terima. Sementara, menurutnya, warga tetangganya masih lancer menerima bantuan. Ini mengakibatkan kecemburuan. Dan pada moment kedatangan bupati inilah, menurutnya, merupakan moment yang tepat untuk mengadukan karena selama ini yang bersangkutan mengakui sudah mengadu kepada pihak pemerintah desa Cokro dan petugas PKH namun hasilnya tidak memuaskan.
“Saya terdaftar jadi penerima bantuan beras (BPNT_red), dulu saya sering dapat bantuan dan lancar, kenapa sekarang saya nggak dapat lagi? Saya sudah lapor ke pak Lurah, tapi Pak Lurah nggak ada respon malah saya dilempar ke Pak Pendi (Efendi, Pengurus PKH Tulung_Red). Sampai sekarang pak Pendi juga tidak memberi keterangan apa-apa ke saya. Malah saya disuruh mengurus surat menyurat semuanya sendiri,” keluh MYT kepada wartawan kabarklaten.com.
“Apa iya seorang warga kok malah disuruh ngurus sendiri semua berkasnya? Terus apa gunanya itu pengurus bantuan?” imbuhnya.
Tim berusaha mengkonfirmasi kebenaran ke Kepala Desa Cokro, Heru Budi Santosa. Informasi yang berhasil tim himpun bahwa MYT sudah mendapat bantuan RTLH tahun 2020. Adapun BPNT yang terhenti itu karena kartu yang bersangkutan hilang.
“Dia itu sudah diikutkan program RTLH pada tahun 2020. Nah, kenapa dia tidak dapat BPNT lagi karena kartunya hilang. Pihak pemerintah desa sudah berupaya menyerahkan urusan ini kepada yang punya kapasitas, yaitu petugas TKSK. Sampai sekarang masih dalam pengurusan. Hanya saja mereka (keluarga MYT_Red) yang tidak sabar,” terang Budi
Berkaitan dengan pengurusan BPNT, Ajeng, Ketua TKSK Cokro, menuturkan bahwa kartu BPNT yang bersangkutan hilang. Saat ini baru dalam pengurusan karena ternyata ditemukan masalah baru yaitu kesalahan NIK yang bersangkutan. Sehingga saat diajukan kembali selalu otomatis tertolak oleh sistem.
“Kartu KPM (Keluarga Penerima Manfaat_red)-nya hilang. Kami sudah mencoba menguruskan setting e-wallet-nya tapi setiap pengajuan pasti tertolak otomatis oleh sistem. Ternyata setelah dua bulan baru diketahui ada kesalahan nomor induk kependuduk KPM itu sendiri,” jelas Ajeng.
MYT kiri dan Efendi Kanan, saat dipertemukan di acara penyaluran Bantuan Simbolis di Cokro
“Kami sudah berusaha mengkomunikasikan kepada KPM yang bersangkutan berkaitan persoalan ini, kami meminta untuk bersabar. Yang bersangkutan sih selalu bilang iya-iya, tapi kalau kemarin sampai ada ricuh yaa mungkin karena saking ada kecemburuan. Dan kami memakluminya,” lanjutnya.
Hingga berita ini diluncurkan, upaya beertemu duduk bersama masih diupayakan oleh pihak pemerintah desa dengan KPM BPNT yang bersangkutan.
“Kemarin kami undang untuk duduk bersama tapi hanya melalui lisan. Bisa jadi masih marah, atau miss komunikasi, jadi beliau belum hadir. Ini saya usulkan ke pemerintah desa membuat surat undangan resmi ke yang bersangkutan,” terang Efendi Pengurus PKH Tulung. (ikapri)
No Responses