Thursday 17th October 2019

KPK: Kepala Desa Perlu Berhati-Hati Dalam Mengelola Dana Desa

By: On:

KabarKlaten.com – Inspektorat Kabupaten Klaten menggelar sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif efisien dan akuntabel di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (7/11/2017).

Sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (7/11/2017).

Sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (7/11/2017).

Ketua penyelenggara yang juga Inspektor Kabupaten Klaten, Syahruna menyampaikan, maksud dan tujuan sosialisasi ini antara lain untuk meningkatkan pemahaman prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pengendalian intern pemerintah, dan meningkatnya transparasi pengelolaan keuangan daerah.

“Juga untuk mendorong terwujudnya transparasi pengelolaan keuangan daerah serta terciptanya komitmen yang kuat dan nyata dari Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menjadi pemerintah yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN),” katanya.

Lebih lanjut Syahruna mengatakan, sosialisasi diikuti oleh sekitar 800 peserta berasal dari Forkompinda, Pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Desa dan Lurah, Kepala UPTD, perwakilan Kepala Sekolah dan lain-lain.

“Sedang sebagai narasumber adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwoto yang menyampaikan materi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif efisien dan akuntabel, Perwakilan BPKP Yogyakarta Tytut Ratih Kusuma dengan materi sistem pengendalian intern Pemerintahan, dan Sekretaris Program Studi Maksi Fakultas Ekonomika Bisnis UGM Yogyakarta Irwan Taufiq Ritongan dengan materi transparansi pengelolaan keuangan daerah,” terangnya.

Sedang Plt Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan, area potensi korupsi dalam pengadaan, perencanaan, perijinan dan lain-lain perlu terus ditingkatkan pengawasannya.  Hal ini penting dilakukan agar setiap OPD selaku pengampu kegiatan dan program dapat melakukan sebaik mungkin, seiring tingginya harapan masyarakat. Ini menjadi tantangan bagi aparatur sipil negara Klaten untuk memberikan sikap yang positif dalam pelayanan dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan jujur.

“Kami beromitmen tinggi untuk membangun birokrasi yang bersih di Klaten. Maka, salah satu upaya yang bisa ditempuh OPD adalah bagaimana transparansi anggaran didorong melalui pengelolaan informasi publik yang wajib disediakan oleh setiap badan publik,” tandasnya.

Dalam paparan, Pimpinan KPK Aleksander Marwata mengajak para kepala desa untuk berhati-hati saat mengelola dana desa. Karena waktu yang mempet, atau hanya sekitar dua bulan, maka, manakala belum mempunyai perencanaan yang matang, sebaiknya penggunaaan dana desa lebih baik ditunda dulu, agar kepala desa tidak terpeleset masalaah yang bisa membelenggu dirinya.

“Ketika menerima uang (anggaran), yang penting diperhatikan adalah bisa menunjukkan dana dimaksud diperguanakan untuk apa, sisanya berapa, dan ditaruh dimana. Maka bila hal demikian bisa ditunjukkan secara baik dan benar, maka yang bersangkutan kemungkinan tidak kena masalah,” ujarnya. (L Sukamta)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan